Beras Bantuan Sosial Dari Bulog Menggunakan Atribut, Ini Faktanya

JAKARTA, iNewsSidoarjo.id - Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menjelaskan bahwa Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan inisiatif pemerintah yang dijalankan oleh Badan Pangan Nasional dan diterapkan oleh Bulog.

Tujuan program ini adalah untuk menjaga stabilitas harga beras tanpa adanya penanda politik tertentu. Bayu menambahkan bahwa Bulog bekerja sama dengan berbagai distributor, termasuk ritel modern dan pasar tradisional, dalam mendistribusikan beras ini, sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Baca Juga

Jumlah Penerima Bantuan Beras Tahap II 2023 di Sidoarjo Turun, Ini Datanya

“Bulog mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional,” kata Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi dikutip Antara, Selasa (30/1/2024), Dikutip dari Okezone.com.

Terkait hal tersebut, Bayu mengakui bahwa setelah beras SPHP tersebar di masyarakat dengan stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bulog tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengatur penggunaan beras tersebut.

“Ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tidak bisa lagi mengatur penggunaan beras tersebut,” tuturnya.

Baca Juga

Gubernur Jatim Launching Penyaluran Bantuan Pangan CBP Tahap II

Sebelumnya, Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional (BPN), menyangkal dengan tegas bahwa baik pihaknya maupun Bulog dengan sengaja menempel stiker salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada beras SPHP.

Dia menegaskan bahwa beras SPHP merupakan bantuan pangan yang disediakan oleh negara dan menggunakan dana negara.

“Itu tentu saja tidak mungkin yang mengerjakan adalah Badan Pangan Nasional atau Bulog, karena kami kan bagian dari negara dan hanya fokus kerja keras menyiapkan dan mengatasi pangan yang defisit,” ujarnya.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan