Waw! Ini Kriteria Ideal Calon Panglima TNI Juga Tantangan Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, iNewsSidoarjo.id – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada November tahun ini. Pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, 26 November 1965 ini berusia 58 tahun pada 26 November 2023. Di sisi lain, jadwal kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Lalu, apa saja kriteria yang harus dimiliki calon Panglima TNI pengganti Yudo Margono?

Baca Juga

Polresta Sidoarjo Gelar Deklarasi Damai Pilkada Serentak 2024

“Pergantian Panglima TNI di masa menjelang Pilpres 2024 tentu penting dan menentukan bagi terciptanya situasi dan kondisi aman dan stabil,” kata Pengamat Militer dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Sidratahta Mukhtar dikutip dari sindonews.com, Senin (21/8/2023).

Hal itu, kata dia, mengingat setiap pemilu banyak potensi konflik dan situasi politik keamanan yang membutuhkan kehadiran institusi keamanan nasional yang profesional dan tanggap mencegah serta menangkal berbagai potensi ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dia menjelaskan, proses pemilihan Panglima TNI diawali dengan usulan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes TNI kepada Presiden.

Kemudian, sambung dia, Presiden menyerahkan nama calon Panglima TNI itu kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan.

“Maka sosok yang dibutuhkan adalah yang mempunyai kapasitas dan kemampuan mengelola keamanan secara kolaboratif dengan Polri, BIN (Badan Intelijen Negara, red), dan aparatur teritorial (apter),” tutur Sidratahta.

“Artinya, perlu ada calon panglima baru yang mampu berkomunitasi lintas angkatan dan sampai kementerian lembaga agar mampu turut serta dalam pengamanan pra dan pasca Pemilu 2024,” sambung dia.

Baca Juga

Bea Cukai Bongkar Gudang Raksasa Miras Ilegal di Surabaya, Kerugian Negara Capai Miliar Rupiah!

Kedua, dia menjelaskan hal penting lainnya adalah bagaimana membangun kerja sama dengan berbagai potensi negara dan daerah dalam mencegah eskalasi ancaman separatisme di Papua.

“Tugas TNI adalah memastikan isu dan ancaman kedaulatan negara di tanah Papua dapat dilakukan terutama dengan pendekatan dialogis dan keadilan serta kesejahteraan,” jelasnya.

Ketiga, dia menilai calon Panglima TNI harus mampu menghadapi potensi hot spot baru perang yang berpusat di Laut China Selatan ke depan.

“Di mana sebagai negara strategis di kawasan Asia, Indonesia harus menyediakan diri sistem pertahanan bukan saja dalam skala defense aktif, tetapi juga dalam menghadapi ancaman regional dengan meningkatkan diplomasi pertahanan dan kerja sama antarmiliter kawasan,” ungkapnya.

“Dengan demikian, Presiden dan DPR perlu mencari sosok calon militer terbaik untuk menghadapi sejumlah isu-isu krusial tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengakui pergantian Panglima TNI menjadi hak prerogatif Presiden.

Baca Juga

TNI-Polri Tarik Solid, Rayakan HUT TNI dengan Keakraban

“Kami siap melakukan fit and proper pada siapa pun yang nantinya ditentukan Presiden,” kata Christina kepada SINDOnews.

“Walau menurut saya terlalu dini untuk membahas ini sekarang, baru bulan Agustus, masih ada banyak waktu bagi Presiden untuk memutuskan,” pungkas politikus Partai Golkar ini.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan