Kepulauan Riau Diklaim Mahathir Mohamad Milik Malaysia, Ini Reaksi Keras KSP

JAKARTA, iNewsSidoarjo.id-Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengeluarkan pernyataan kontroversial.

Dia meminta Malaysia mengambil Singapura dan Kepulauan Riau RI sebagai wilayah negeri jiran.

Baca Juga

Viral! Berharap Ibu Sambung untuk sang Anak, Duda Ini Mengiklankan Putranya di FB

Menurutnya Singapura dan Riau adalah bagian dari Tanah Melayu yang memiliki hubungan historis dengan Malaysia.

Melangsir dari okezone.com hal itu diutarakannya saat acara di Selangor yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi non-pemerintah di bawah bendera Kongres Survival Melayu (Kongres untuk Kelangsungan Hidup Melayu) dan berjudul Aku Melayu: Survival Bermula (Saya Melayu: Kelangsungan Hidup Dimulai).

"Namun, tidak ada tuntutan apapun dari Singapura. Sebaliknya, kami menunjukkan apresiasi kami kepada kepemimpinan negara baru bernama Singapura ini," ujar Mahathir dalam pidatonya. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani menanggapi pernyataan kontroversial Mahathir Mohamad.

Baca Juga

Viral! Makin Memburuk, Malaysia Tuding Indonesia Penyebab Kabut Asap Dan Cemari Udara

"Perlu dikonfirmasi apakah pernyataan Mahathir Mohamad merupakan posisi resmi Pemerintah Malaysia. Kalau tidak, maka pernyataan tersebut hanyalah pandangan pribadi," kata Jaleswari dilansir Antara, Selasa (21/6/2022).

Jaleswari menegaskan, secara obyektif, untuk menentukan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah memberikan standar kendali efektif yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah terhadap wilayah yang diklaim.

"Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia," ujarnya.

Baca Juga

Viral Dapat Review Bintang 5! Restoran Ini Ternyata Punya Pelayan Cantik, Auto Laris

Hal tersebut, kata Jaleswari, bisa dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Riau yang dilakukan melalui proses demokratis, kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah.iNewsSidoarjo

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan