SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo kembali menemukan persoalan serius. Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo mendapati adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diduga palsu karena tidak tercatat dalam sistem resmi Pemkab Sidoarjo.
Temuan itu terungkap saat Dinkes melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah SPPG yang mengklaim telah mengantongi SLHS. Dari pengecekan dokumen hingga kondisi dapur, petugas menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi.
Kepala Dinkes Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan, pihaknya menemukan dokumen SLHS yang tidak diterbitkan oleh Dinkes Sidoarjo. “Beberapa hari yang lalu kami temukan adanya SLHS yang tidak diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, alias palsu,” ujar Lakhsmie, Minggu (27/9/2026).
Menurut Lakhsmie, keabsahan SLHS yang diterbitkan Dinkes Sidoarjo dapat ditelusuri melalui sistem e-Buddy Kabupaten Sidoarjo. Namun, dokumen yang ditemukan tersebut tidak memiliki rekam jejak penerbitan dalam sistem. “Ketika kami cek melalui e-Buddy tidak bisa kami tracking. Harusnya ketika SLHS itu memang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, maka akan muncul di e-Buddy Kabupaten Sidoarjo,” jelasnya.
Tak hanya persoalan administrasi, monitoring juga menemukan sejumlah kondisi dapur SPPG yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan kesehatan.
Salah satunya berkaitan dengan lapisan epoksi pada lantai keramik yang sudah terkelupas. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan serpihan yang dapat mengganggu proses pengolahan makanan. “Epoksinya sudah terkelupas yang berpotensi untuk munculnya serpihan-serpihan yang nanti akan mengganggu pada proses pengolahan makanan,” ungkap Lakhsmie.
Dinkes juga mendapati masih ada relawan SPPG yang belum menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara benar. Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memastikan seluruh dapur SPPG menjalankan proses pengolahan makanan sesuai standar kesehatan.
Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo membenarkan adanya temuan SLHS yang diduga palsu tersebut. Namun, pihaknya mengaku baru mengetahui persoalan itu setelah mendapat laporan dari Dinkes Sidoarjo. "Untuk SLHS palsu kami juga baru mengetahui, baru dapat laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo,” katanya.
Teguh menegaskan, penanganan dugaan pemalsuan dokumen tersebut menjadi kewenangan Pemkab Sidoarjo melalui Dinkes dan aparat kepolisian. “Pastinya kewenangan itu ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo serta kepolisian. Terkait ini kami menyerahkan sepenuhnya ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi meminta persoalan SLHS menjadi perhatian serius. Menurutnya, sertifikat tersebut harus menjadi salah satu persyaratan penting sebelum SPPG mendapatkan izin untuk beroperasi.
Subandi bahkan menegaskan tidak boleh ada SPPG yang menjalankan kegiatan apabila belum mengantongi SLHS yang sah. “Kalau SLHS-nya belum ada, jangan ada izin dulu. Tidak boleh diberikan izin keluar. Tidak boleh ada praktik dulu,” tegas Subandi.
Ia menyebut pengawasan tersebut penting sebagai bentuk evaluasi bersama, terlebih sebelumnya terjadi kasus gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo. “Orang sudah SLHS-nya ada saja keracunan kemarin jadi masalah. Nah, ini sebagai koreksi kita,” katanya.
Karena itu, Pemkab Sidoarjo akan memperkuat pengawasan terhadap seluruh SPPG dan berkoordinasi dengan BGN serta stakeholder terkait. Langkah tersebut dilakukan agar operasional dapur MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar kesehatan yang telah ditetapkan. “Ini niat kita berbenah diri. Biarkan nanti program Pak Presiden ini bisa berjalan dengan baik apabila stakeholder, mulai SPPG, berjalan dengan mengikuti regulasi yang ada,” pungkasnya.
Editor : Hidayat Adi
Artikel Terkait
